Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Verstek

verstek
Website

Published by Universitas Sebelas Maret

ISSN : - EISSN : 23550406 DOI : https://doi.org/10.20961/jv.v9i3.55027

Core Subject : Humanities, Social,

Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal Verstek is a peer-reviewed journal published by Procedural Law Department, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret three times a year in April, August, and December. This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on procedural law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian procedural laws and legal system. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Procedural Law, included but not limited to legal construction of procedural law, critical construction of procedural law in practice, trends and changes in procedural law, and the technical challenges faced in proedural law.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 27 Documents

1 2 3

Search results for , issue "Vol 8, No 3 (2020): DESEMBER" : 27 Documents clear

KEKUATAN HUKUM ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI YANG SEDARAH DENGAN TERDAKWA DALAM PROSES PEMBUKTIAN DI PENGADILAN (Studi Putusan Nomor 132 / Pid.Sus / 2015 / PN.Smn) Fajar Ikhsan Fauzie
Verstek Vol 8, No 3 (2020): DESEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan mengkaji kekuatan hukum alat bukti keterangan saksi sedarah yang merupakan anak dari pelaku tindak pidana pembunuhan anggota keluarga, berdasarkan putusan nomor 132 / Pid.Sus / 2015/ PN.Smn. Saksi yang merupakan anak dari terdakwa dihadirkan dalam persidangan dan memberikan keterangan atas tindak pidana yang dilakukan ayah kandungnya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan kasus dengan sumber data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kasus. Bahan hukum diolah menggunakan metode silogisme deduktif. Saksi yang merupakan anggota keluarga dari terdakwa memiliki kedudukan yang sama dengan saksi lainnya apabila dalam memberikan keterangan berdasarkan ketentuan dari KUHAPKata Kunci: Alat Bukti, Persidangan, Kekuatan Hukum ABSTRACT This study aims to examine the legal strength of witness statements which are child of family member murder's perpetrator, based on decision number 132 / Pid.Sus / 2015 / PN.Smn. The witness who is the child of the defendant is presented at the trial and provides information on the criminal act committed by his biological father. This research is normative legal research. The approach used by researchers is a case approach with data sources obtained from primary and secondary legal materials. Techniques for collecting legal materials through case studies. Legal materials are processed using deductive syllogism methods. Witnesses who are families of defendants have the same position as other witnesses when providing information based on the provisions of the KUHAP. Keywords : Witness, Trial, Legal Strength Of Witness

KAJIAN NILAI PEMBUKTIAN DAN KEKUATAN PEMBUKTIAN KESAKSIAN TUNGGAL KORBAN INSES DALAM PUTUSAN NOMOR 44/Pid.Sus/2016/PN.Byl Mohamad Yossi Extrada
Verstek Vol 8, No 3 (2020): DESEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai pembuktian kesaksian tunggal korban inses dalam pembuktian pada perkara No.44/Pid.Sus/2016/PN.Byl. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif atau terapan dengan pendakatan studi kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis adalah studi dokumen atau studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini bersifat deduksi dengan metode silogisme.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menghasilkan simpulan bahwa apabila saksi tunggal korban inses memberitahukan perbuatan terdakwa kepada orang tua ataupun orang terdekatnya juga bisa disebut sebagai saksi dan telah sesuai dengan asas unnus testis nullus testis dimana standar minimal agar suatu saksi menjadi alat bukti adalah dua saksi. Kata Kunci :Pembuktian, saksi tunggal, Inses. ABSTRAK This study aims to find out the value of proof of a single testimony of incest victims in proof in case No.44 / Pid.Sus / 2016 / PN.Byl. This study is a normative legal research that is prescriptive or applied with the case study approach. The sources of legal material used in this study are primary legal material and secondary legal material. The legal material collection technique used by the author is a document study or library study. The technique of analyzing legal material in this research is deduction with a syllogism method.Based on the results of the research and discussion, it was concluded that if the single witness of the incest victim notified the defendant's actions to the parents or the uncovered person it could also be called a witness and in accordance with the principle of unnus testis nullus testis where the minimum standard for witnesses was two witnesses. Keywords: Proof, single witness, Incest.

KAJIAN ATAS ADANYA NOVUM SEBAGAI ALASAN PENINJAUAN KEMBALI YANG DIKABULKAN OLEH MAHKAMAH AGUNG (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 96 PK/pid/2016) Dwi Indah Widya Pratiwi
Verstek Vol 8, No 3 (2020): DESEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

ABSTRAK Peninjauan kembali adalah upaya hukum terakhir yang diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya. Namun dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, upaya hukum peninjauan kembali dapat diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Hal ini dikarenakan di dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP tidak mengatur larangan mengenai Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan peninjauan kembali. Putusan Mahkamah Agung dalam beberapa ini diperbolehkan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan peninjauan kembali. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa alasan ahli waris yang didampingi penasihat hukum mengajukan peninjauan kembali atas putusan hukuman mati di Pengadilan Negeri Gunung Sitoli No.07/Pid.B/2013/PN.GS tanggal 21 Mei 2013. Penelitian ini dibuat berdasarkan penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan komparatif dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ahli waris yang didampingi penasihat hukum mengajukan peninjauan kembali dikarenakan adanya bukti baru (novum) ,agar terjaminnya kepastian dan keadilan di dalam Hukum Acara Pidana, maka perlu memperhatikan hak-hak terpidana. Kata Kunci: Peninjauan kembali, Ahli waris, Keadilan ABSTRAK Judicial review is the final remedy proposed by convicted person or his heirs. But in criminal justice practices in Indonesia, remedy reconsideration may be filed by the Public Prosecutor. This is because in Article 263 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code does not regulate the prohibition on the Public Prosecutor to submit a review. Supreme Court decision allowed for the Public Prosecutor to submit a review. The purpose of this study was to analyze the reasons for the heirs accompanied by legal counsel to submit a review of the death sentence in the Gunung Sitoli District No. 07 / Pid.B / 2013 / PN.GS on 21 May 2013. The results showed that the heirs who were accompanied by a legal counsel submitted a review due to the new evidence (novum),some assurance of certainty and justice in the Criminal Law of event, it is necessary to pay attention to the rights of convicted person. Key Words: Judicial review, Heir, Justice

REORIENTASI PEMIKIRAN HAK ASASI MANUSIA OWNERSHIP KE POSSESSION DALAM RATIO DECIDENDI VONIS KASUS ABORSI Maria Louis Cahya Lumaris
Verstek Vol 8, No 3 (2020): DESEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemikiran Hak Asasi Manusia Ownership yang saat ini umum digunakan dalam pemaknaan hak atas tubuh khususnya pada kasus aborsi sehingga dapat diketahui nilai keadilan bagi korban aborsi.. Pandangan Hak Asasi Manusia ownership menekankan bahwa tubuh seseorang adalah miliknya sendiri sehingga tubuh dapat diperlakukan sesuai keinginan si pemilik tubuh tersebut. Untuk mencapai tujuan digunakan metode dengan jenis penelitian normative, sifat penelitian preskiptif, dengan pendekatan kasus berdasarkan ratio decidendi. Penelitian ini menggunakan teknik analisa bahan hukum deduktif. Dari hasil penelitian, pemikiran Hak Asasi manusia ownership masih mendominasi terutama pada hakim yang menjatuhan vonis aborsi, Hal ini tampak pada vonis yang ringan dalam kasus aborsi. Untuk mencapai keadilan bagi korban aborsi, maka perlu reorientasi pemikiran dari ownership ke possession. Pandangan Hak Asasi Manusia Possession memaknai tubuh adalah titipan dari Sang Pencipta sehingga perlu dijaga. Reorientasi pemikiran Hak Asasi Manusia maka tujuan dari pemidanaan dapat tercapai dan keadilan bagi korban aborsi dapat terpenuhi. Kata Kunci: Hak Asasi Manusia Ownership, Hak Asasi Manusia Possession, korban aborsi.ABSTRACTThis research aims to know concept of ownership human rights thinking that commonly used in body meaning especially in abortion so that the value of justice for abortion victims can be known. Ownership human rights concept emphasizes a person's body is his own so that the body can be treated according to the wishes of the owner. To achieve the goals, the method used is a type of normative research, the character of research is prescriptive research, with a case approach based on ratio decidendi. This research use deductive legal material analysis techniques. From the results of the study, the thinking of human rights ownership still dominates, especially for judges who have dropped verdicts on abortion. This can be seen in a mild verdict in an abortion case. To achieve justice for victims of abortion, it is necessary to reorient concept from ownership human rights thinking to possession. In possession Human Rights concept, the body's is entrusted from God so it needs to be safeguarded. With the reorientation of human rights concept, the goal of punishment can be achieved and justice for victims of abortion can be fulfilled. Keywords: Ownership Human Rights, Possession Human Rights, Victim of abortion.

ANALISIS KETIDAKSINKRONAN PUTUSAN HAKIM DAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT JUSTICE COLLABORATOR DALAM PERKARA E-KTP IRMAN DAN SUGIHARTO Arifah Wulan Sari & Muhammad Rustamji
Verstek Vol 8, No 3 (2020): DESEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa ketidaksinkronan berkenaan dengan perlakuan terhadap justice collaborator pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 430k/Pid.Sus/2018. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam menyusun penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Adapun kajian selanjutnya adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim Mahkamah Agung yang memberikan vonis bagi terdakwa Irman dan Sugiharto diperberat masing-masing menjadi lima belas tahun penjara. Berdasar hal ini tidak sinkron dengan peraturan perundang-undangan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011, Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009. Tidaksinkron atau disharmoni terjadi jika terdapat ketidakselarasan antara satu norma hukum dengan norma hukum yang lain. Disharmoni peraturan perundang-undangan tersebut tidak dapat dipisahkan dari problematika dasar konstitusi Indonesia. Berdasar hasil penelitian disharmoni dan ketidaksinkronan terdapat dua hal yaitu putusan hakim tersebut menunjukkan ketidaksinkronan terhadap ketentuan perundang-undangan terkait justice collaborator dalam hal ini, hakim lebih memilih, membuat dan menciptakan hukum baru daripada menggunakan ketentuan perundang-undangan yang sudah ada. Putusan hakim tersebut bukanlah suatu yang salah, karena hakim seperti dalam hal ini menghasilkan putusan yang bersifat kontektual. Hakim memiliki pendapat tersendiri berdasarkan keyakinannya sehingga hakim tidak selalu menjadi corong undang-undang akan tetapi memilih untuk membuat hukum (judge made law). Disharmoni kedua yaitu, belum adanya sinkronisasi untuk penetapan justice collaborator di Indonesia.Kata Kunci: Ketidaksinkronan, Justice Collaborator, Putusan Hakim ABSTRACK This study aimed to analyze the inconsistency regard to the treatment of justice collaborator in the Supreme Court Decision Number: 430k/Pid.Sus/2018. The research type of used in this legal research was normative legal research. The next study was to find out the consideration of the Supreme Court judge who gave the verdict of Defendant Irman and Sugiharto to be fifteen years in prison respectively. Based on these was inconsistent with the laws and regulations of Article 10 paragraph (2) of Law Number 13 of 2006 about Witness and Victim Protection, Circular Letter of the Supreme Court Number 04 of 2011, Article 37 paragraph (2) of Law Number 7 In 2006, and Article 26 of Law Number 5 of 2009. The inconsistency or disharmony occurred if there is an inconsistency between one legal norm and another legal norm. The disharmony's of legislation cannot be separated from the basic problems of the Indonesian constitution. Based on the results of disharmony and inconsistent research, there were two things, namely the judge's decision showed there was not synchronized with the statutory provisions relating to the justice collaborator. In this case, the judge preferred, made, and created new laws rather than using existing legal provisions. Judge's decision was not wrong, because the judge in this case produced a contextual decision. The judge had his own opinion based on his beliefs so that the judge was not always a source of the law but chose to make a law (judge made law). The second disharmony is there was no synchronization to determine justice collaborator in Indonesia.Keywords: Inconsistency, Justice Collaborator, Judge's Decision

PELANGGARAN KODE ETIK DAN AD/ART SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERSELISIHAN INTERNAL PARTAI POLITIK (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 375 K/PDT.SUS-PARPOL/2017) Vania Dwitiya Cahyani
Verstek Vol 8, No 3 (2020): DESEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

ABSTRAK Penulis dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus (case study). Jenis dan sumber bahan hukumnya yakni sumber bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data dengan cara studi pustaka. Pada hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Tergugat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat melakukan pelanggaran Pasal 12 Ayat (5) Kode Etik Partai Demokrat Tahun 2011 dan Pasal 14 Ayat (2) huruf a Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Tahun 2015 yakni tidak melaksanakan putusan Mahkamah Partai Nomor 62/DPP-PHPU/2014 merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena telah terbukti memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan perkara perselisihan internal partai politik tersebut dapat diselesaikan di Peradilan Umum sesuai dengan Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Peradilan Umum, dan Pertimbangan Hakim ABSTRACT The author in this study used normative legal research through descriptive by using a qualitative approach with case study. The types and sources of legal material are primary and secondary legal materials through literature study as the data collection techniques. This research reveals that the Central Council of Democratic Party's did an offense of article 12 paragraph (5) Ethics Code of Democratic Party in 2011 and Article 14 paragraph (2) point a about Bylaws of Democratic Party in 2015 namely not implementing the decision of the Party Court Number 62 / DPP-PHPU / 2014 was an act against the Law because it had been proven to fulfill the elements contained in Article 1365 of the Civil Code and cases of internal political disputes can be solved in the General Court in accordance with Article 33 Paragraph (1) of the Law Number 2 of 2011 concerning Political Parties. Keywords: Acts Against Law, General Justice, and Judge Considerations

KAJIAN PERLUASAN ASAS SIDANG PEMERIKSAAN PENGADILAN TERBUKA UNTUK UMUM PADA KONTEKS SIARAN LANGSUNG MELALUI MEDIA TELEVISI Dina Amalia Sahara
Verstek Vol 8, No 3 (2020): DESEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

ABSTRAK Media televisi saat ini tengah fokus terhadap konten pemberitaan dunia peradilan, penyiaran proses peradilan dilakukan oleh media secara langsung maupun siaran tidak langsung (siaran ulang) serta menyelenggarakan public opinion yang dilakukan bersamaan dengan live persidangan dengan menghadirkan seorang ahli sebagai narasumber, moderator, bahkan menghadirkan pihak yang pro dan kontra dengan kasus yang sedang disidangkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana perluasan yang terjadi pada asas sidang pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum yang disiarkan langsung melalui media televisi dan apa akibat yang ditimbulkan dari perluasan asas tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan dengan pendekatan konseptual. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa dengan perkembangan teknologi dan informasi memperluas pemaknaan asas sidang pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum melalui siaran langsung media televisi, namun perluasan tersebut juga memiliki dampak positif yakni percepatan daya sebar informasi oleh media massa / pers membuat seluruh kalangan masyarakat dan penegak hukum dapat mengetahui perkembangan suatu kasus yang aktual, sedangkan dampak negatifnya adalah kecenderungan pers dalam melakukan trial by press. Kata kunci: Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum, Siaran Langsung, Proses Persidangan, Televisi.ABSTRACT Media television is currently focusing on the content of the world of justice, the broadcasting of the trial process carried out by media in live or rebroadcast and holding a public opinion during live broadcast of the trial process with present an expert as interviewees, moderator even parties who are pros and cons with the case. This research aims to study about how the expansion happened on open court principle of the trial processes in the context of live broadcasting through media television and what are the consequences of the expansion of that principle. This research is a normative research viewed from prescriptive with statute and case approach. The result shows that technology and information development expand the meaning of open court principle. However, that expansion has postive impact that is the acceleration of the spread of information by press make the society and law enforcer to know the development of an actual case, while the negatif impact is trial by press. Keywords: Open Court Principle, Live Broadcasting, Trial Process, Television

¬ARGUMENTASI PERTIMBANGAN HAKIM AGUNG MENJATUHKAN PIDANA POKOK LEBIH RINGAN TANPA MENGHAPUS PIDANA TAMBAHAN PEMECATAN DARI DINAS MILITER DALAM PERKARA PERZINAHAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 220 K/MIL/2017) Agusti Ayu Kusuma Negara & Sri Wahyuningsih Yulianti
Verstek Vol 8, No 3 (2020): DESEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Hakim Agung mengabulkan permohonan kasasi terdakwa dalam perkara perzinahan terhadap pemeriksaan pada tingkat kasasi dan menjatuhkan pidana pokok lebih ringan tanpa menghapus pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dalam perkara perzinahan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini, telah diketahui bahwa pertimbangan Hakim Agung mengabulkan permohonan kasasi terdakwa dalam perkara perzinahan, telah sesuai Pasal 239 ayat (1) huruf a UUPM serta pertimbangan Hakim Agung menjatuhkan pidana pokok lebih ringan karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif ke satu “dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” tetapi menurut Judex Juris yang terbukti adalah dakwaan alternatif ke dua yaitu “seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah” dan dalam perbuatan in casu, peranan Andi Mira Fatmawati sangat dominan dan selalu mengancam Terdakwa, maka pidana penjara yang dijatuhkan Judex Facti harus diperingan tanpa menghapus pidana tambahan pemecatan dari Dinas militer dalam perkara perzinahan karena Terdakwa dipandang tidak lagi layak dan pantas untuk dipertahankan dalam dinas Prajurit TNI, sehingga sesuai ketentuan Pasal 26 UUPM haruslah diberhentikan dengan tidak hormat dari Dinas Militer. Kata Kunci: pertimbangan hakim, perzinahan, pemecatan dari dinas militer. ABSTRACThis study was conducted for examining legal issues to find out the consideration of the Chief Justice granting the defendant's request for appeal in case of adultery against examinations at the level of cassation and dropping lighter principal without removing additional criminal dismissals from the dilitary service in adultery case. In addition, this study used normative legal study method. As a result, it is known that the consideration of the Chief Justice granted the defendant's appeal in the adultery case, correspond with Article 239 Section (1) Letter a of the Military Justice Law and the consideration of the Chief Justicedeciding lighter principal because the defendant was not proven committed a crime in the first alternative indictment which is "intentionally and openly violated decency" but according to Judex Juris,it is called provenif it belongs to the second alternative indictment namely "a man who participated in committing zina, even though it was known that those who were guilty were married "and in this case (in casu), the role of Ms. Andi Mira Fatmawati is very dominant and always threatens the defendant, so the imprisonment imposed by Judex Facti must be lighter without removing additional criminal dismissal from the Military Service in adultery case because the defendant is deemed inappropriate and deserve to be TNI Army, therefore, according to Article 26 of the Military Justice Law must be dishonorably dismissed from the military service. Keywords: judge consideration, adultery, dismissal from military servic

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MENGENAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM PENGELOLA PARKIR DALAM HAL KEHILANGAN KENDARAAN (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 2078 K/Pdt/2009) Andina Larasati & Harjono
Verstek Vol 8, No 3 (2020): DESEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Hakim Agung menolak permohonan kasasi pengelola parkir pada Putusan Mahkamah Agung No. 2078 K/Pdt/2009. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kasus. Penelitian ini menggunakan jenis dan sumber bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa pertimbangan Hakim Agung menolak permohonan kasasi pengelola parkir, karena pengelola parkir telah terbukti berdasarkan fakta yang ada melakukan perbuatan melawan hukum dengan dasar hukum Pasal 1365, 1366 dan 1367 KUH Perdata. Pengelola parkir melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar hak orang lain dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai penerima titipan, serta pengelola parkir melakukan kesalahan dengan membiarkan kendaraan keluar tanpa pemeriksaan dengan teliti. Hal tersebut mengakibatkan pemilik kendaraan mengalami kerugian yang disebabkan perbuatan pengelola parkir. Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Perbuatan Melawan Hukum, Pengelola Parkir, Kehilangan Kendaraan ABSTRACTThis study aims to determine the consideration of the Chief Justice rejecting the request for cassation of the parking manager at the Supreme Court Decision No. 2078 K/Pdt/2009. This research is a normative legal research or descriptive doctrinal legal research with a case approach. This study uses types and sources of legal material consisting of primary and secondary legal materials. Legal material collection techniques are carried out by means of library research. From the results of this study it is known that the consideration of the Chief Justice rejected the application for the parking manager's appeal, because the parking manager has been proven based on the fact that there is an illegal act based on Article 1365, 1366 and 1367 Civil Code. Parking managers do unlawful action with violate right anybody else and not carry out obligations as recipients of safekeeping, and parking managers make mistake by letting the vehicle go out without careful inspection. This resulted in vehicle owners experiencing losses due to the actions of the parking manager. Keywords: Judge Considerations, Unlawful Actions, Parking Managers, Lost Vehicle

ANALISIS KEKUATAN DAN NILAI PEMBUKTIAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK BERWUJUD CCTV (CLOSED CIRCUIT TELEVISION) PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 20/PUU-XIV/2016 DALAM HUKUM ACARA PIDANA Aldho Galih Pramata
Verstek Vol 8, No 3 (2020): DESEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

ABSTRAK Alat bukti elektronik merupakan alat bukti baru yang diakui sebagai perluasan dari ketentuan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Adapun ketentuan tentang alat bukti elektronik diatur dalam suatu Undang-Undang yang bersifat khusus (lex specialis derogat legigenerally), yaitu di pertegas lagi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, secara tidak langsung menjelaskan alat bukti elektronik, khususnya yang berwujud penyadapan termasuk didalamnya perekaman harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum dan atas permintaan aparat penegak hukum berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Hal ini menimbulkan permasalahan terhadap nilai kekuatan dan pembuktian alat bukti elektronik yang berwujud perekaman yang diperoleh menggunakan CCTV (Closed Circuit Television) dalam proses penegakan hukum. Adapun hasil penelitian menjelaskan bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi menilai alat bukti elektronik berupa penyadapan yang termasuk di dalamnya berupa perekaman bersifat terbatas, yang artinya harus diatur ketentuannya dengan Undang-Undang. Hakim Mahkamah Konstitusi menyikapi bahwa penyadapan yang termasuk di dalamnya perekaman jika tidak dibatasi dapat melanggar hak privasi seseorang yang sudah diatur ketentuannya dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Perihal pembuktian alat bukti elektronik berwujud CCTV ini sama seperti alat bukti lainnya, yaitu dengan menggunakan parameter hukum pembuktian pada hukum acara pidana, serta adanya peran digital forensic yang dapat merekonstruksi alat bukti elektroni sehingga membuat terang jalannya persidangan. Kata Kunci: Alat bukti elektronik, CCTV, pembuktian alat bukti elektronik ABSTRACT Electronic evidence is a new evidence that is recognized as an extension of the provisions of Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. The provisions concerning electronic evidence are regulated in a special law (lex specialis derogat legigenerally), which is reaffirmed in the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. Post-Decision of the Constitutional Court Number 2 /PUU-XIV/2016, indirectly explaining electronic evidence, especially tangible forms including recording must be carried out in the context of law enforcement and at the request of law enforcement officials based on the provisions of the Act. This raises problems with the value of strength and the proof of electronic evidence in the form of recording obtained using CCTV (Closed Circuit Television) in the law enforcement process. The results of the study explained that the Constitutional Court Judges considered electronic evidence in the form of eavesdropping included in the form of recording is limited, which means that the provisions must be regulated by law. The Constitutional Court Judge responded that tapping, which included recording if it was not restricted, could violate the privacy rights of someone who had been regulated in Article 28G paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Regarding the proof of electronic evidence as CCTV by using the legal evidentiary parameters in criminal procedural law, as well as the role of digital forensic that can reconstruct electronic evidence so as to make clear the course of the trial. Keywords: Electronic evidence, CCTV, proof of electronic evidence

Page 1 of 3 | Total Record : 27

1 2 3

Filter by Year

2020 2020

Filter By Issues

All Issue Vol 11, No 4 (2023) Vol 11, No 3: 2023 Vol 11, No 2: 2023 Vol 11, No 1: JANUARI - APRIL 2023 Vol 11, No 1: 2023 Vol 10, No 4: 2022 Vol 10, No 3: 2022 Vol 10, No 2: 2022 Vol 10, No 1: 2022 Vol 10, No 1 (2022): JANUARI - APRIL Vol 9, No 4: 2021 Vol 9, No 3 (2021) Vol 9, No 3: 2021 Vol 9, No 2: 2021 Vol 9, No 2 (2021) Vol 9, No 1: 2021 Vol 9, No 2: MEI - AGUTUS Vol 8, No 3 (2020): DESEMBER JURNAL VERSTEK VOL. 8 NO. 3 ( SEPTEMBER - DESEMBER 2020 ) Vol 8, No 2 (2020): AGUSTUS Vol 8, No 1 (2020): APRIL Vol 8, No 3: SEPTEMBER - DESEMBER Vol 8, No 2: MEI - AGUSTUS Vol 8, No 1: JANUARI-APRIL Vol 7, No 3 (2019): DESEMBER Vol 7, No 2 (2019) Vol 7, No 2 (2019): AGUSTUS Vol 7, No 1 (2019): APRIL Vol 7, No 1 (2019): Foreword Vol 7, No 3: SEPTEMBER - DESEMBER Vol 7, No 2: MEI - AGUSTUS Vol 7, No 1: JANUARI-APRIL Vol 6, No 3 (2018) Vol 6, No 3 (2018): DESEMBER Vol 6, No 2 (2018): AGUSTUS Vol 6, No 2 (2018) Vol 6, No 1 (2018) Vol 5, No 3 (2017) Vol 5, No 2 (2017) Vol 5, No 1 (2017) Vol 4, No 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol 3, No 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol 2, No 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol 1, No 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Rustamaji

Contact Email
verstek@mail.uns.ac.id

Phone
+6285865999842

Journal Mail Official
verstek@mail.uns.ac.id

Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Gedung 3, Departemen Hukum Acara Alamat: Ir. Sutami No. 36A,Kentingan, Surakarta

Location
Kota surakarta,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Rustamaji

Contact Email verstek@mail.uns.ac.id

Phone +6285865999842

Journal Mail Official verstek@mail.uns.ac.id

Editorial Address Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Gedung 3, Departemen Hukum Acara Alamat: Ir. Sutami No. 36A,Kentingan, Surakarta

Location Kota surakarta, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Rustamaji

Contact Email
verstek@mail.uns.ac.id

Phone
+6285865999842

Journal Mail Official
verstek@mail.uns.ac.id

Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Gedung 3, Departemen Hukum Acara Alamat: Ir. Sutami No. 36A,Kentingan, Surakarta

Location
Kota surakarta,

Jawa tengah

INDONESIA